Ekonomi

Penulis : Thalita Rahma

Senin, 30 April 2012 17:28 WIB

JAKARTA--MICOM: Pemerintah mengakui sistem outsourcing telah membuat buruh merana.

Hal tersebut dikatakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar ditemui setelah acara Sarasehan Nasional Serikat Pekerja Pos tentang Implementasi Gaji Pokok Ideal, di Jakarta, Senin (30/4).

Ia mengakui bahwa outsourcing telah menyengsarakan pekerja. "Tetapi hukum ekonomi terkadang di luar jangkauan kami," kata Muhaimin.

Muhaimin berpendapat sistem tenaga kerja yang ideal adalah yang tidak menyertakan sistem outsourcing di dalamnya. Oleh sebab itu, Kemenakertrans akan memperkuat sistem pengawasan untuk outsourcing ini.

"Outsourcing itu harus diawasi super ketat. Agar tidak ada pelanggaran pada sistem outsourcing ini. Yang nanti dampaknya dapat semakin menyengsarakan pekerja," tegasnya.

Ia melanjutkan, pemerintah sedang mengupayakan penambahan jumlah pengawas ketenagakerjaan, baik dalam segi kuantitas maupun kualitasnya. "Pemerintah benar-benar tidak suka dengan sistem outsourcing," tandas Muhaimin.

Ia juga berjanji akan mengkaji ulang undang-undang yang mengatur outsourcing agar lebih menjamin kesejahteraan pekerja. "Pemerintah berharap agar pekerja yang dipekerjakan dengan sistem outsourching tidak semakin banyak," ujar Muhaimin. (*/OL-9) 

Peristiwa

Penulis : Thalita Rahma

Senin, 30 April 2012 21:18 WIB     

0 komentar

0 0

JAKARTA--MICOM: Serikat Nelayan Indonesia (SNI) akan melakukan aksi turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei besok.

SNI akan mengerahkan 5.000 nelayan untuk ikut bergabung dengan asosiasi buruh di Jakarta.

Demikian disampaikan Sekretaris Jendral Dewan Pengurus Pusat SNI, Budi Laksana, melalui siaran persnya, Senin (30/04).

"Dalam memperingati Hari Buruh, SNI akan merencanakan turun ke jalan dengan 5.000 nelayan dan akan bergabung dengan organisasi buruh di Jakarta," katanya.

SNI akan menyampaikan enam tututan kepada pemerintah. Pertama, pemerintah harus mengakui, melindungi, dan memenuhi hak-hak nelayan. Kedua, SNI menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM.

Selain itu, ia menuntut pemerintah melindungi hak-hak nelayan yang bekerja di luar negeri. Selanjutnya, SNI berharap agar pemerintah dapat menaikkan upah buruh sehingga memenuhi syarat hidup layak bagi buruh, dan buruh nelayan serta keluarganya.

Budi melanjutkan pemerintah dapat membangun industri perdesaan yang berbasis pengolahan hasil-hasil perikanan yang dihasilkan oleh masyarakat nelayan tradisional.

"SNI meminta pengakuan hak buruh nelayan kepada pemerintah.  Pengakuan untuk hak buruh nelayan ini demi kedaulatan dan kesejahteraan bangsa ini," tandasnya. (*/OL-9)

Tiga TKI Didor Polisi Malaysia

Penulis : Thalita Rahma

Senin, 30 April 2012 00:39 WIB

JAKARTA--MICOM: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenaketrans) melalui Atase Tenaga Kerja (ATK) yang berada di Malaysia, sedang menyelidiki terkait status hubungan kerja ketiga TKI asal Dusun Pancor Kopong, Pringgasela Selatan, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang meninggal akibat ditembak aparat Kepolisian Diraja Malaysia.

Penyelidikan status hubungan kerja ini dilakukan untuk mendapatkan kejelasan status bahwa ketiga korban tersebut benar adalah TKI. Jika ketiga TKI tersebut benar-benar TKI yang legal maka dapat diperoleh sebuah kompensasi atas kematiannya. Demikian disampaikan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans (Binapenta) Reyna Usman saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (29/4).

"Saat ini Kemenakertrans, melalui ATK yang berada di Malaysia, sedang menelusuri dan menyelidiki tentang kebenaran status hubungan kerja ketiga TKI yang menjadi korban penembakan tersebut. Agar penyelidikan ini bisa lebih cepat dan komprehensif, maka saya meminta dan berharap pihak keluarga untuk dapat berkoordinasi dengan Kemenakertrans," kata Reyna.

Ia menyampaikan koordinasi dengan keluarga sangat perlu dilakukan. Karena dapat memperlancar proses penelusuran status hubungan kerja ketiga TKI tersebut. "Jika benar terbukti mereka (ketiga TKI yang meninggal) benar-benar adalah TKI yang legal, kita akan melakukan upaya-upaya agar mereka bisa mendapatkan hak-nya. Tentunya sesuai dengan kerangka kontrak hubungan kerja. Kontrak kerja yang ditandatangani oleh pekerja dengan pihak yang mempekerjakan," tegas Reyna.

Reyna menjelaskan kalau memang terbukti keabsahan ketiga korban tersebut adalah TKI yang legal, Kemenakertrans akan melaporkan kepada Joint Task Force. Join Task Force ini adalah Badan Perlindungan bagi TKI. Join Task Force ini telah dibentuk dan telah disepakati keberadaannya oleh Indonesia dan Malaysia sejak moratorium dicabut. (*/OL-2)